6 Langkah Pemerintah Tingkatkan Devisa Pariwisata IndonesiaArtikel ini telah tayang di Kompas.com

1. Mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur Langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah adalah percepatan penyelesaian beberapa proyek infrastruktur. Menurutnya, percepatan penyelesaian proyek infrastruktur tersebut bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. 2. Mendorong pengembangan atraksi wisata Kemudian langkah kedua, lanjutnya, yakni mendorong perkembangan atraksi antara lain, di wilayah perbatasan atau crossborder tourism dengan menggelar berbagai atraksi budaya secara periodik. “Karena memenang jumlah wisatawannya tidak terlalu banyak tetapi masa tinggalnya dan spendingnya lebih besar, karena lebih banyak menikmati keindahan alam Indonesia,” katanya. 3. Meningkatkan kualitas amenitas Peningkatan kualitas amenitas ini dilakukan melalui upaya percepatan pembebasan lahan untuk pengembangan amenitas di destinasi prioritas yakni Danau Toba dan Borobudur. "Di sisi lain, BI juga akan memastikan ketersediaan uang rupiah laik edar, termasuk ketersediaan fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM), kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA), operasional kanal pembayaran, serta pengembangan elektronifikasi transaksi pelaku pariwisata di destinasi wisata," jelas Perry. 4. Memperkuat promosi wisata Pemerintah juga akan memperkuat promosi pariwisata nasional untuk meningkatkan lama tinggal (length of stay) wisatawan mancanegara. “Langkah itu dilakukan antara lain melalui promosi digital (marketplace), pengembangan paket wisata, perluasan paket promo wisata (hot deals) di sejumlah destinasi wisata, serta promosi di beberapa lokasi yang menjadi regional tourism hub,” sebutnya. 5. Mendorong investasi Langkah kelima yakni mendorong investasi dan pemilihan dalam pengembangan destinasi, serta peningkatan SDM pariwisata, perbaikan dukungan data dan Informasi, antara lain penerbitan publikasi standarisasi dan kegiatan usaha klasifikasi pengeluaran wisman. Hal ini dilakukan melalui koordinasi dengan KBRI terkait aktivitas pariwisata. “Lalu penerbitan petunjuk teknis kredit usaha rakyat (KUR) untuk pariwisata sekaligus peningkatan kapasitas SDM di sejumlah destinasi wisata melalui pendidikan vokasi dan program sertifikasi di bidang pariwisata,” tambahnya. 6. Menyusun standar prosedur manajemen pariwisata Langkah terakhir adalah menyusun standar prosedur manajemen krisis kepariwisataan dan membentuk forum manajemen krisis kepariwisataan di sejumlah daerah. Hal ini dilakukan khususnya untuk mengantisipasi dan membuat solusi bersama apabila terjadi bencana di sejumlah daerah sehingga pemulihan bisa lebih cepat disamping antisipasi yang lebih baik.

Im age-credit to Jalal Kelink